Banyak dari kalangan masyarakat umum yang menganggap bahwa Marxisme merupakan ideologi yang anti-Demokrasi. Mereka seringkali menggunakan contoh-contoh seperti Uni Soviet di era Stalin dan seterusnya atau Tiongkok untuk menjadi bukti ketidakdemokratisan Marxisme. Namun, benarkah tuduhan mereka ini? Apakah betul bahwa Marxisme merupakan teori yang anti-Demokrasi? Jika tidak, lalu bagaimana sikap Marxisme terhadap Demokrasi?
APA ITU DEMOKRASI?
Sebelum kita memasuki persoalan ini secara lebih mendalam, kita setidaknya harus mengerti terlebih dahulu, arti dan definisi mengenai istilah "Demokrasi". Berdasarkan etimologinya, Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, δημοκρατία (dēmokratía) yang artinya "kekuasaan rakyat". Kata ini terbentuk dua kata Yunani lagi, yaitu δῆμος (dêmos) yang artinya "rakyat" dan κράτος (kratos) yang artinya "kekuatan", "kekuasaan", atau "kedaulatan". Berdasarkan etimologi tersebut, kita dapat mendefinisikan Demokrasi sebagai suatu sistem kekuasaan politik, ekonomi, dsb, di mana seluruh masyarakat dapat mengatur dan mengontrol diri mereka sendiri. Pada dasarnya, Demokrasi ialah mengenai persoalan kekuasaan, oleh karena itu, marilah kita bahas mengenai konsep kekuasaan.
KONSEP KEKUASAAN
Apakah kekuasaan itu? Harlod D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam karyanya yang berjudul "Power and Society" mendefinisikan kekuasaan atau kedaulatan sebagai "kemampuan pelaku (seseorang atau kelompok atau lembaga) untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan". Seorang sosiolog bernama R.J. Mokken juga mendefinisikan kekuasaan sebagai "kemampuan dari pelaku (seseorang atau kelompok atau lembaga) untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagiannya) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih, yang tersedia bagi pelaku lain."
Pada dasarnya, esensi dari kekuasaan adalah kemampuan pelaku untuk menekan pelaku lain serta memberikan sanksi kepadanya apabila pelaku lain tersebut tidak memenuhi kemauan sang empunyai kekuasaan. Untuk melaksanakan hal ini, sang empunyai kekuasaan pertama-tama dan yang terutama harus memiliki syarat-syarat materiil kekuasaan (badan penekan atau represi serta alat-alat produksi dan/atau kekayaan). Dengan demikian, untuk memperoleh kekuasaan, kepemilikan atas syarat materiil adalah mutlak.
SIKAP MARXISME TERHADAP DEMOKRASI
Lalu, bagaimana sikap Marxisme terhadap Demokrasi? Sebagai kaum Marxis, kami tidak pernah bersikap anti terhadap Demokrasi. Namun, di saat yang sama, kami juga bukan pemuja-muja Demokrasi (formal) secara buta. Sikap kami ialah Materialis Dialektis dan tujuan kami adalah untuk "bergerak ke arah definisi demokrasi yang konsisten dalam istilah sosialis , dan sosialisme yang konsisten dalam istilah demokratis" (Marx).
Seperti diterangkan Lenin, Demokrasi tertinggi adalah pemilikan alat-alat produksi di tangan rakyat. Pada dasarnya, Demokrasi berkaitan dengan konsep kekuasaan, dan syarat utama dari adanya kekuasaan adalah kepemilikan atas syarat-syarat materiil dari kekuasaan tersebut, yaitu badan penekan atau represi serta alat-alat produksi dan/atau kekayaan. Apabila syarat-syarat materiil belum dimiliki oleh seluruh masyarakat, maka secara riil Demokrasi belum terwujud. Kepemilikan kolektif atas syarat-syarat materiil kekuasaan merupakan suatu kemutlakan jika suatu Demokrasi yang konsisten benar-benar ingin diwujudkan.
PENUTUP
Jadi, apakah Marxisme anti-demokrasi? Jelas tidak. Justru, Marxisme merupakan pendukung Demokrasi yang paling radikal. Dengan menggunakan analisa Materialisme Dialektis, Marxisme telah berhasil melihat bahwa pada dasarnya Demokrasi selalu berkaitan dengan kekuasaan politik dan ekonomi, dan kekuasaan selalu berkaitan dengan syarat-syarat materiil yanh menjadikannya ada. Apabila Demokrasi benar-benar ingin diwujudkan, kepemilikan kolektif atas syarat-syarat materiil kekuasaan tersebut harus menjadi suatu kemutlakan. Di posisi ini, Marxisme merupakan pembela Demokrasi yang paling radikal, sebab mereka juga melihat ke akar permasalahannya dan menuntut pembukaan keran Demokrasi seluas-luasnya melalui kepemilikan kolektif atas syarat-syarat materiil kekuasaan.
Komentar
Posting Komentar